Kab.Semarang- Kiai Mahfud Hamid, Pimpinan Rijalul Anshor Pusat berpesan untuk tidak melupakan kemandirian yang haqiqi, yaitu berkhidmah kepada umat. Pesan itu ia sampaikan ketika menjadi salah satu pemateri dalam Halaqoh Pondok Pesantren yang diadakan oleh Kementerian Agama yang bekerjasama dengan Rijalul Anshor Kab. Semarang dan Pondok Pesantren Edi Mancoro, Kamis (9/12/2021).
“Fenomena yang terjadi saat ini, pondok dibangun besar, ada SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Tetapi fungsi Kiainya hilang. Kiai harus memiliki ghiroh untuk menciptakan santri yg baik. Kalau Kiai-nya hanya bermain politik dan melupakan tarbiyah. Ya santrinya akan seperti itu,” terangnya di kegiatan yang bertema “Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Pesantren Mendorong Lahirnya Moderasi Beragama” yang dilaksanakan di Aula Pondok Pesantren Edi Mancoro, Gedangan, Tuntang, Kab. Semarang, Jawa Tengah ini.
Dalam kesempatan ini, Kiai muda asal Purworejo ini pun menjelaskan terkait tema yang diusung. Menurutnya, sejak dahulu pesantren sudah mandiri secara ekonomi dan perihal moderasi beragama tidak usah dipertanyakan lagi.
“Kiai itu sudah mandiri sejak dulu, kalau ada bantuan dari pemerintah ya ngga papa. Nah mungkin hal itu sebagai bentuk kewajiban pemerintah menghormati jasa para kiai. Jelas kita ketahui, secara historis pesantren lebih tua dari negara ini. Andil pesantren pun tidak bisa dilepaskan dari sejarah kemerdekaan,” lanjutnya.
Sebelumnya, Kiai Muhamad Hanif dalam sambutannya mengatakan salah dua program unggulan dari Gus Menteri (GusMen) Yaqut Cholil Qoumas, selaku Menteri Agama adalah kemandirian ekonomi pesantren dan memupuk moderasi beragama. Maka, kegiatan halaqoh ini adalah salah satu usaha untuk mewujudkannya.
Titik Hidayah, selaku perwakilan dari Kementerian Agama Kab. Semarang menyampaikan bahwa perihal pentingnya mengisi pangkalan Informasi Data Pokok Pendidikan Islam yang disebut Education Management Information (EMIS) dengan tertib. “Kalau mengisinya tertib, InsyaAllah akan lebih diperhatikan dan diprioritaskan semisal ada program atau bantuan dari kementerian,” tutur Kasi PHU Kemenag Kab. Semarang ini.
Gus Najmudin, perwakilan dari Pondok Pesantren Raudlatut Tholibin, Susukan bertanya perihal bagaimana gambaran kemandirian ekonomi yang dimaksud Kemenag.
Titik pun menjelaskan beberapa upaya, salah satunya yaitu berupa pinjaman lunak, yaitu tanpa bunga dan rentang pengembaliannya minimal 5 tahun. Menurutnya, hal ini harus dimanfaatkan oleh pengelola pesantren, untuk semakin mengembangkan badan usahanya.